PERAN BPKP DALAM PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI

Studium Generale kali ini diisi oleh Bapak Ganis Diarsyah selaku Kepala Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

BPKP dan BPK sesungguhnya merupakan dua lembaga yang berbeda. BPKP dalam hal ini merupakan internal auditor yang melakukan pertanggungjawaban kepada presiden. Sedangkan BPK merupakan external auditor, sebuah lembaga yang independen.

Korupsi menjadi tindak kejahatan yang sudah menjamur hingga berbagai lembaga di negeri ini. KPK memiliki peran untuk memberantas korupsi. Dalam pelaksanaannnya, KPK menggandeng berbagai lembaga, di antaranya BPKP. Pemberantasan ini tidak hanya mencakup upaya represf, tapi juga preventif. Upaya represif seperti memenjarakan pelaku korupsi selama ini ternyata mengeluarkan biaya untuk keperluan makan pelakunya. Jika dibandingkan dengan anggaran anak yatim sebesar Rp. 2400,- per hari lebih besar anggaran untuk biaya hidup bagi pelaku korupsi.

Korupsi di negeri ini dalam kurun waktu 2004-2012 telah merugikan negara sebesar 39.3 trilyun rupiah. Jumlah angka yang fantastis.

Secara bahasa, korupsi memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, dan sejenisnya. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001 yang mengelompokkan tindakan korupsi menjadi:

  1. Kerugian keuangan negara

Hal ini dilakukan dengan mencari keuntungan, melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara.

  1. Suap menyuap atau pelicin atau sogokan

Dalam praktiknya, suap menyuap ini berhubungan erat dengan kehendak pihak yang disuap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Menerima suap juga terkategorikan jika seseorang diberikan hadiah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

  1. Penggelapan dalam jabatan

Dalam hal ini, seseorang mengalami indikasi korupsi jika menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. Pemalsuan buku untuk pemeriksaan administrasi pun juga tak luput dari identifikasi korupsi. Penghancuran barang bukti juga termasuk tindak korupsi. Jika melakukan, membiarkan, atau membantu tindakan tersebut.

  1. Pemerasan

Dalam hal ini, seringkali adanya pangkat atau kekuasaan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Adakalanya terjadi pemaksaan kepada orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya.

  1. Perbuatan curang

Perbuatan ini dapat dilakukan siapa saja: pemborong curang, pengawas proyek yang justru membiarkan anak buahnya berbuat kecurangan, rekanan TNI/POLRI yang curang, atau pun pengawas rekanan TNI/POLRI yang membiarkan terjadinya kecurangan. Juga pegawai negeri yang menyerobot tanah negara hingga membuat rugi orang lain, itupun termasuk tindakan korupsi.

  1. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Dalam hal ini, pengadaan erat kaitannya dengan tujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Seringkali diadakan tender. Namun dari sinilah korupsi biasanya bermula dengan menunjuk mereka yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya yang paling kompetitif. Proses seleksi tak lagi berjalan bersih dan jujur.

  1. Gratifikasi atau istilah lainnya pemberian hadiah

Penerimaan hadiah ini akan digolongkan perilaku korupsi, secara umum jika dalam jangka waktu 30 hari setelah diberikannya gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK.

Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa semua kalangan dapat berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi. Dampak korupsi telah menyengsarakan bangsa, penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul, merusak sistem tatanan masyarakat, pembangunan fisik menjadi terbengkalai, prestasi menjadi tidak berarti, demokrasi menjadi tidak jalan, ekonomi menjadi hancur dan menambah penderitaan sebagian besar masyarakat di berbagai sektor, munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat, akan muncul sikap frustasi, ketidakpercayaan, dan apatis terhadap pemerintah yang dinilai gagal.

BPK sendiri terus menyuarakan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan korupsi. Masyarakat juga hendaknya mampu menentukan arah perubahan dengan terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan saling pengertian, serta kerjasama dilandasi semangat perubahan kearah yang lebih baik.

Sumber:

Diarsyah, G. 2013. Peran BPKP Dalam Pemberantasan Tindak Korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jabar. Studium Generale ITB tanggal 25 September.