PERAN BPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Studium Generale kali ini diisi oleh Bapak Hadi Poernomo selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang berlangsung di Aula Barat ITB dengan tema “Peran BPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”.

Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden pada 1983 dan PP No. 60 tahun 2008 untuk melakukan pemeriksaan/audit internal dalam tubuh pemerintah.

Baik di masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, walau secara legalitas sejajar, tapi dalam prakteknya BPK berada di bawah kendali pemerintah. Namun sejak era reformasi, kondisi itu tidak lagi berlaku. BPK saat ini benar-benar berdiri sejajar dengan Presiden.

BPK memiliki nilai-nilai berupa Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

BPK sejauh ini telah melakukan kurang lebih 2800 pemeriksaan dan telah menghasilkan 1250 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per tahun.

Berbicara mengenai korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu niat dan kesempatan. Untuk kesempatan, BPK dapat melakukan upaya minimalisasi. Diperlukan sebuah monitoring yang kuat dengan dasar hukum yang jelas, sinergi berbagai pihak yang bersangkutan, dan konsisten. Semua hal tersebut membentuk apa yang disebut Pusat Data Nasional (PDN). PDN inilah kunci utama memberantas korupsi di Indonesia menurut BPK.

PDN ini sendiri terdiri dari Keuangan Privat dan Keuangan Publik. Keuangan Privat sebagaimana tertuang dalam Pasal 35A UU 28/2007 KUP dan Pasal 41 C UU 28/2007 KUP. Sedangkan untuk Keuangan Publik dapat terdiri dari APBN, APBD, CAPEX, OPEX, serta anggaran teknologi informasi. Hal ini diolah oleh seluruh pengelola keuangan sehingga membentuk Pusat Data BPK, juga tertuang dalam Pasal 99 UU 15/2006 KUP.

Dari PDN ini akan tercipta kondisi yang transparan dan akuntabel terhadap keuangan negara sehingga akan berdampak baik terhadap kepastian hukum, KKN akan terhapus secara sistemik, dan pendapatan negara akan meningkat.

PDN ini menjelma dalam bentuk e-audit. E-audit ini menjadi alat yang dianggap ampuh memberantas korupsi. Implementasi e-audit berupa laporan keuangan, perjalanan dinas, data spasial, dan baksos.

Saatnya kita untuk tidak melihat akibat korupsi tapi penyebabnya.

Peran BPK jauh lebih luas daripada mencegah kebocoran korupsi. Yang terpenting, kehadiran BPK diharapkan dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara mengingat pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab merupakan prasyarat bagi kesehatan perekonomian dan pembangunan nasional.   

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara memudahkan Pemerintah untuk mengetahui setiap saat kondisi keuangannya sendiri agar dapat melakukan pengaturan perencanaan pendanaan pembangunan dan memonitor pelaksanaannya dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas ini juga akan mendorong peningkatan kinerja BUMN dan BUMD sehingga mampu bersaing di pasar global.

Dalam rangka membangun kredibilitas BPK, dilakukan juga pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan tahunan BPK yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan. Disyaratkan pula bahwa akuntan publik yang dipilih tersebut dalam dua tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK. Bahkan untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK dikaji (di peer review) oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Hal ini sesuai UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 33.

Lembaga yang pernah melakukan pengkajian (peer review) atas BPK adalah The Netherlands Court of Audit pada tahun 2009 dan Office of Auditor General New Zealand pada tahun 2004.

Jika terdapat kasus anggota BPK yang melakukan korupsi, maka BPK akan langsung diperiksa oleh lembaga penyelidikan.

Dalam melakukan tugasnya, BPK memiliki tagline khusus yaitu Tolong, Maaf, dan Terimakasih.

ITB juga tidak lepas dari pemeriksaan BPK dalam hal keuangannya. Selain diperiksa BPK, keuangan di kampus ini juga diperiksa oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Akuntan Publik.

 

Sumber:

Poernomo, H., 2013, Peran BPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Studium Generale ITB tanggal 2 Oktober.