TEKNOLOGI UNTUK PEMBERDAYAAN PERDESAAN DI INDONESIA

Studium Generale kali ini rencananya akan diisi oleh Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Papua. Tetapi karena suatu lain hal, keduanya diwakili oleh pejabat yang lain. Tema yang diangkat untuk kuliah kali ini adalah “Teknologi Untuk Pemberdayaan Perdesan Di Indonesia”.

Kuliah ini diisi oleh pemaparan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Prof Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA yang juga sempat menjadi dosen di Teknik Geologi ITB. Pembicara lainnya yaitu Dr. Ir. Son Diamar, MSc.

Pemaparan pertama disampaikan Pak Deny terkait pembangunan perdesaan di Jawa Barat.

Unit terkecil pemerintahan di negara ini adalah desa. Kegiatan demokrasi sesungguhnya terjadi hingga pada level ini. Tetapi terdapat masalah, bahwa tuntutan dari kepala desa minimal anggaran adalah 10% dari APBD. Jawa Barat memiliki kabupaten/kota sebanyak 27 dengan luas provinsi 3.7 juta Ha, jumlah penduduk 244 juta jiwa (sepuluh kali penduduk Singapura), memiliki 11.2 juta rumah tangga dengan rataan jumlah anak dua hingga tiga orang. Dari jumlah tersebut 50% kepala keluarganya berpendidikan SD, 32% tidak melanjutkan ke SMA karena tidak mampu. Angka partisipasi ke perguruan tinggi hanya 15%. Dalam waktu sepuluh tahun ke depan jumlah lansia dan balita akan sama. Hal ini menjadi masalah, bagaimana nantinya agar sumber daya manusia yang ada ini dapat produktif.

Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak jumlahnya, serta masih rendahnya daya beli masyarakat terutama di perdesaan. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga perdesaan masih sangat lemah dengan masih tingginya rumah tangga miskin, yaitu mencapai sekitar 2.26 juta rumah tangga atau 19.8 persen dari total rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 2008 (Pemprov Jawa Barat, 2009). Jumlah rumah tangga miskin tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yang berjumlah 3.31 juta. Kondisi ekonomi masyarakat perdesaan yang umumnya mengandalkan kehidupannya dari pertanian, hingga saat ini masih sangat memprihatinkan (Pranadji dan Hastuti, 2004).

Strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan pemusatan kekuasaan ke atas atau pada kepala pemerintahan secara vertikal, seperti halnya yang terjadi di Indonesia termasuk di Jawa Barat, juga telah menghancurkan demokrasi yang unik di perdesaan (Pranadji dan Hastuti, 2004). Selain itu, terjadi pula penurunan daya dukung (tanah dan sumberdaya lainnya) dan kesempatan kerja, melebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkatnya ko-optasi (penunjukan dan pembinaan) lembaga perdesaan bagi kepentingan program pemerintah, kerusakan tatanan kelembagaan masyarakat, dan mempersempit atau menghilangkan inisiatif tanggung jawab lokal/desa atau mengendalikan inisiatif dan sumberdaya lokal untuk kepentingan lain (Cemea, 1993; Suradisastra, 2006).

Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka dalam konteks pembangunan otonomi diperlukan suatu strategi pembangunan secara terpadu dan terintegrasi dalam kerangka kewilayahan dengan strata wilayah/pemerintahan yang terendah adalah desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan pembangunan daerah hendaknya senantiasa berada dalam rambu-rambu kebutuhan desa/wilayah yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009a). Implementasi kebijakan juga diharapkan untuk tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat yang bersumber dari APBN dan APBD.

Sejalan dengan perubahan pendekatan di atas, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Model ini merupakan suatu intervensi pembangunan desa yang dipandang dapat mempercepat pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan dan berkelanjutan (Bappeda Prov. Jawa Barat, 2009a). Model ini juga sebagai upaya mempercepat pencapaian visi Pemerintah Daerah pada tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (2008-2013), yaitu: “Tercapainya masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, DInamis, dan Sejahtera” (Pemprov Jabar, 2008).

Penataan dalam konteks ekonomi perdesaan perlu dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi spesifiknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik) secara keseluruhan dan berkelanjutan. Kondisi yang diperlukan dalam pendekatan ini adalah: (1) Kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah yang tidak diinginkan, dan (2) Adanya political will dan kemampuan untuk mengimplementasikan perencanaan yang telah tersusun (Rustiadi, 2001).

Masyarakat juga dapat berperan aktif untuk mengajukan gagasan, pembangunan, pengadaan infrastruktur kepada pemerintah. Hal ini dapat disampaikan melalui rkpdajabaronline.

Pemaparan selanjutnya dari Pak Son. Beliau memaparkan satu judul presentasi yang menarik. Mewujudkan Indonesia Negara Maritim Terkemuka Di Indonesia.

Deklarasi Juanda tentang Negara Kepulauan menjadikan Negara Indonesia ini adalah negara maritim dengan potensi laut yang besar, dirinci skematik batas laut Indonesia.

Selain kekayaan alam yang sangat besar, Indonesia juga menjadi jalur perdagangan strategis. Terdapat beberapa selat strategis di negeri kepulauan ini yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, dan Selat Makasar yang dilalui arus perdagangan. Perubahan paradigma perdagangan global mendukung Indonesia sebagai jalan tengah jalur industri berdasarkan UU 17/2007 RPJP. Indonesia bisa menjadi pusat industri dunia.

Kawasan perbatasan beserta 26 kota perbatasan sebagai pusat kegiatan strategis nasional PP 26/2006. Desa-desa paling rawan, paling jauh ada di titik terluar perbatasan.

Lima hal yang menjadi penghambat kemajuan yaitu: Indonesia adalah negara dengan modal yang sulit, sumber daya alam diobral untuk pemodal, keuangan negara tidak untuk riil fragmental, politik-rekrutmen, dan ekonomi.

Membangun desa adalah dengan memperbaiki sistem. Sistem yang mendukung desa dengan adanya pengadaan modal, pengadaan tenaga ahli, pengakuan hak adat, penyuluh usaha, dan penyediaan insfrastruktur yang berkualitas.

 

 

Referensi:

Bachrein, S., 2010, Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan, Analisa Kebijakan Pertanian, Volume 8 No. 2, Juni 2010: 133-149, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Puradimaja, D., J., dan Diamar, S., 2013, Teknologi Untuk Pemberdayaan Perdesaan Di Indonesia, Studium Generale ITB tanggal 7 Desember, Aula Barat.

2 pemikiran pada “TEKNOLOGI UNTUK PEMBERDAYAAN PERDESAAN DI INDONESIA

  1. Brooo. Mantap sekali resumenya.
    aku boleh minta materinya buat bantu nambahin isi resume ku? kebetulan aku kemarin cuma ikut sebentar.

    Suka

Komentar ditutup.